PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU

Requirements

• Permohonan Baru
• Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan
• Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian d. PKP2B e. Izin Pengangku tan dan Penjualan batubara lainnya Permohonan Perpanjangan
• Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan
• Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian d. PKP2B e. Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara lainnya
• Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan

Requirements

• A. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan
• Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial Ownership) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesang gupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 3) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha 4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan badan usaha menjamin dan betanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah ketekni kan yang baik selama masa operasi 6) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8) )Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadangan operasi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi).
• Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), skema usaha, rencana pasokan, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keekonomian (rencana biaya investasi, harga jual, dan indikator kelayakan usaha) serta rencana merek dagang dan rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan untuk kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah /instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana c. Kesepakatan awal (HoA atau MoU) jual beli dengan pemasok dan/atau dokumen yang mengindikasikan tersedianya pasokan dengan calon pemasok Minyak Bumi yang difasilitasi oleh SKK Migas untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan d. Rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa fasilitas penyimpan an Minyak Bumi dan/atau Hasil Olahan beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 dan e. Rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum Bahan Bakar Minyak berupa kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpan an dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas penyimpanan selanjutnya dapat menguasai / sewa Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya Beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 baik yang: 1) Dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyim panan dan/ atau 2) Dikuasai, dengan sewa eksklusif kepada pihak lain f. Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pencampuran (blending) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/ menguasai fasilitas pencampuran (blending) Badan Usaha Niaga hanya dapat melakukan blending dengan komoditas hasil blending yang tercantum dalam Izin Usaha g. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan h. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/Penyesuaian / Perpanjangan (apabila ada) i. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantum kan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampu an pendanaan dengan nominal tertentu
• Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan indikator kelayakan usaha) b. Kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas /PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan d. Daftar sarana dan fasilitas niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa apabila terdapat fasilitas niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan e. Daftar sarana dan fasilitas niaga yang digunakan termasuk kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas penyimpanan selanjutnya dapat menguasai / sewa Sarana Fasilitas Penyimpan an BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpan an BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transporta si Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpan an lain sesuai ketentuan peraturan lainnya f. Terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga umum Bahan Bakar Minyak atau Niaga Hasil Olahan yang: 1) Memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan: i. Dokumen kepemilikan berupa gross akta dan ii. Ship particulars 2) Memiliki dan/ atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB 3) Memiliki dan/ atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan laut, agar melampirkan: gross akta atau surat perJanjian pengua sa-an fasilitas g. Data titik koor-dinat fasilitas penyimpan an yang digunakan berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 h. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas) i. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku j. Dokumen bukti pendaftaran merek dagang yang akan digunakan, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dan ‹. Menyampai kan spesifikasi produk yang diniagakan: 1) Spesifikasi Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Niaga umum Bahan Bakar Minyak 2) Laporan hasil uji laborato rium untuk kegiatan Niaga Umum Hasil Olahan B. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Terbatas Hasil Olahan:
• Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial Ownership) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselam atan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perund angundangan 4) Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadangan operasi onal dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadangan operasi onal dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak)
• Persyaratan Teknis (Izin Usaha/Perpan jangan Izin Usaha) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha) serta hasil uji laboratorium untuk komoditas yang akan diniagakan b. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu c. Kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok d. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki / menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling sedikit
• 500 kilo liter yang terintegrasi dengan receiving terminal/ dermaga/ jetty untuk kegiatan niaga terbatas Bahan Bakar Minyak dan volume penjualan sebesar minimum 5000 KL per bulan e. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/ menguasai fasilitas penyimpanan yang terintegrasi dengan receiving terminal/ dermaga/ jetty untuk kegiatan Niaga terbatas hasil olahan f. Dokumen sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai oleh konsumen beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 g. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas) h. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku dan i. Menyampaikan laporan hasil uji laboratorium produk yang diniagakan C. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG
• Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat/ Benefecial Ownership c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana Dalam hal fasilitas berupa floating Storage diperlukan Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelo -laan lingkungan hidup 2) Kesang gupan memenuhi kewajiban badan usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak) 9) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) 10)Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang an yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian ratarata (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 11)Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 12)Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/ atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/ atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG) dan/ atau 13)Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha niaga LPG
• Persyratan Teknis (Sementara) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, Penggunan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, komitmen TKDN dan dokumen analisis keuangan meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG, serta perhitungan keekonomian b. Kesepakatan jual beli (MoU) Gas Bumi/ LNG/ CNG/LPG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan c. Kesepakatan jual beli dengan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan d. Rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, dimensi, kapasitas, serta sarana dan fasilitas dan data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 e. Rencana merek dagang dan logo untuk kegiatan niaga LPG, BBG, CNG dan/atau LNG retail f. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu g. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara (apabila ada)
• Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: 1) Sumber pasokan dan calon konsumen 2) Neraca Gas 3) Spesifikasi komoditas 4) Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84 5) Skema usaha dan rencana pengembangan usaha 6) Penggunan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal dan 7) Dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, komponen dan besaran Harga Jual LPG, BBG, LNG dan/ atau CNG b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi/LNG dari Menteri atau Perjanjan Jual Beli gas bumi/ LNG/CNG/ LPG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas (Badan Usaha) yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan c. Dokumen kontrak jual beli LNG / CNG / LPG dengan konsumen akhir atau konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan d. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatan gani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO / COI yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan e. Bukti kepemilikan/ penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Untuk moda angkutan darat berupa stnk/bpkb Untuk moda angkutan/penyimpanan laut berupa gross akta kapal Untuk fasilitas berupa tangki, pipa dokumen kepemilikan berupa Surat pernyataan dari Direktur yang berwenang f. Bukti pendaftaran atau sertifikat merek dagang dan logo LPG, BBG, CNG dan/atau LNG retail pada instansi yang berwenang g. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangannya (apabila ada)