KBLI 60203★ Gold-Tier Intel
Video Streaming & On-Demand Distribution
Aktivitas Distribusi dan Streaming Video atas Permintaan
📡 Section J — Information & Communication
In Bali: open to a PT PMA
✅Open· 100% ForeignHigh RiskRenumberedRegistrable in Bali· medium conf.
On-demand video distribution and streaming — VOD platforms, subscription/ad-based video streaming, digital video downloads, game streaming (view-only, not playable). Does NOT include traditional TV broadcasting.
Licensing & Requirements
What You Need
Risk LevelHigh (Tinggi)
License TypeNIB dan Izin
Processing29 working days
Foreign Ownership100% Open
AuthorityBKPM / OSS
PP28/2025 Licensing Data1 scale
Mikro, Kecil, Menengah, BesarHigh RiskNIB dan Izin⏱ 29 HariFiktif Positif
Requirements (Indonesian)8
1Menyampaikan rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat: a. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran b. Mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran c. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham d. Mencantumkan kepemilikan saham pada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemegang saham e. Mencantumkan daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dan/atau lembaga penyiaran berlangganan yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha f. Peta wilayah jangkauan siaran g. Sarana dan prasarana penyiaran mencakup kantor, spesifikasi perangkat, dan konfigurasi teknis sistem penyiaran
2Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi dan komisaris badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara
3Menyampaikan surat pernyataan: a. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Sanggup memenuhi dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing c. Sanggup memenuhi persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Sanggup memenuhi ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran g. Sanggup menyampaikan dokumen yang valid dan benar
4Dalam hal penyelenggaraan layanan program siaran dan/atau layanan tambahan jasa penyiaran televisi digital melalui media terestrial, wajib melampirkan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing
5Mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran setelah membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6Memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sesuai standar kegiatan usaha
7Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran diterbitkan
8Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dapat memperpanjang Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran setelah dilakukan evaluasi pada bulan ke 6 (enam) sampai dengan bulan ke 5 (lima) sebelum masa laku Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku d. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat perintah pembayaran diterbitkan f. Bagi lembaga penyiaran swasta penyelenggara penyiaran layanan multipleksing dapat memperpanjang Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran setelah dilakukan evaluasi terhadap: a. data penyelenggaraan penyiaran b. laporan tahunan kinerja operasional
Post-License Obligations11
Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan: a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif c. Promosi rokok yang memperagaka n wujud rokok d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan/atau e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran
Dilarang memindahtangankan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain
Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Tidak melanggar ketentuan larangan tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah
Bagi lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan layanan multipleksing wajib: a. Melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan multipleksing sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan b. Menyediakan set top box sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan c. Melakukan kerja sama penggunaan slot multipleksing kepada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan/atau lembaga penyiaran komunitas yang menyediakan layanan program siaran penyelenggaraan siaran digital d. Menetapkan tarif sewa multipleksing sesuai dengan formula tarif dan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio
Authority
PMA
2020 → 2025
CODICE_RINUMERATO from KBLI 2020 code 60202 (TV Programming & Broadcasting). Separates on-demand video from linear TV, but inherits the broadcasting regulatory burden.
Bali Intelligence
📡
Read Full Guide on Bali Zero↗
KBLI 2025 Streaming & Digital Media: Audio, Video & Social Platforms in Indonesia
kita.balizero.comComplementary Codes
Common Questions
Can foreigners operate a video streaming & on-demand distribution business in Indonesia?
Yes. KBLI 60203 (Aktivitas Distribusi dan Streaming Video atas Permintaan) is TERBUKA — open to 100% foreign ownership via PT PMA. No local Indonesian partner required.
What license is required for KBLI 60203?
KBLI 60203 has a Tinggi risk classification. Required license: NIB dan Izin. Processing time: 29 Hari.
What is KBLI 60203?
KBLI 60203 is the Indonesian business classification code for "Aktivitas Distribusi dan Streaming Video atas Permintaan" (Video Streaming & On-Demand Distribution). It falls under Section J of KBLI 2025, the Indonesian Standard Industrial Classification updated by BPS (Regulation 7/2025). The June 2026 KBLI 2025 transition window has closed; operators should verify the code's current OSS/NIB treatment before relying on it for licensing, reporting, or amendments.
How did KBLI 60203 change from KBLI 2020 to 2025?
KBLI 60203 was mapped from previous code 60202 (KBLI 2020). Agent mapping: 60202 (Aktivitas Penyiaran dan Pemrog...) [medium] The code was renumbered but the business activity scope is essentially unchanged. The June 2026 KBLI 2025 transition window has closed. If an NIB still relies on legacy KBLI 2020 mappings, treat the migration as overdue and verify/remediate the OSS record before new license applications, amendments, LKPM, import approvals, or investor/worker sponsorship.
Related Codes
60202Section J
Digital Television Broadcasting
Aktivitas Pemrograman dan Penyiaran Televisi Digital
Registrable in Bali✅Open· 100% ForeignHigh Risk
60201Section J
Analogue Television Broadcasting
Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Analog
Registrable in Bali✅Open· 100% ForeignHigh Risk
60311Section J
Government News Agency
Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah
Closed to foreigners🚫ClosedHigh Risk
60312Section J
Private News Agency
Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta
Registrable in Bali✅Open· 100% ForeignHigh Risk
60390Section J★
Social Media & Content Distribution Platform
Aktivitas Situs Jejaring Sosial dan Distribusi Konten Lainnya
Blocked in Bali (risk-class moratorium)✅Open· 100% nat'l · blocked in BaliLow Risk
60103Section J★
Audio Streaming & On-Demand Distribution
Aktivitas Distribusi dan Streaming Audio atas Permintaan
Registrable in Bali✅Open· 100% ForeignHigh Risk
🏢
Ready to register this business?
Bali Zero handles PT PMA setup, KBLI registration, NIB, and all licensing for KBLI 60203.
PT PMA Setup
IDR 20.000.000
Company registration, KBLI, NIB, domicile
Virtual Office
IDR 5.000.000
Legal address for your PT PMA in Bali
5,000+ companies registered since 2020
Get started on WhatsApp