Landscaping Services
Aktivitas Jasa Lanskap
📋 Section N — Administrative & Support Services
Bali record: not blocked by the provincial restriction; national ownership and licensing rules still apply
Instrument locator: Perpres 10/2021 Pasal 3(1)(d) — no annex names this activity
Kelompok ini mencakup: - kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semipublik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah, dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan, dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air), serta bangunan industri dan komersial; - penanaman, perawatan, dan pemeliharaan tanaman untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan, dll), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), serta tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); - penanaman vegetasi tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang, dan panas atau silau matahari; - perlindungan dan pemulihan lanskap, misalnya untuk taman dan kebun; - pekerjaan rekayasa ekologi untuk tujuan pelestarian ekologi suatu tempat. Kelompok ini juga mencakup - kegiatan yang berkaitan dengan perawatan pohon amenitas dan arborikultur, restorasi lingkungan alami, misalnya rekayasa tanaman dan renaturasi ekosistem; - kegiatan pengendalian erosi lingkungan pegunungan, tempat pemijahan, dan tepian sungai; - pembuatan dan relokasi habitat spesies, misalnya kotak bersarang, tempat berteduh, dan hibernacula; - kegiatan pencegahan, pengendalian, dan respons terhadap introduksi dan penyebaran spesies invasif, baik fauna atau flora; - pengelolaan lingkungan, misalnya melakukan tindakan perlindungan dan pemeliharaan untuk bukit pasir, lahan basah, lahan basah, atau area sensitif lainnya; penggembalaan ekologis; dll. Kelompok ini tidak mencakup - kegiatan perlindungan atau restorasi lahan pertanian dan hutan, lihat golongan pokok 01 dan 02; - penanaman komersial tanaman, pohon, lihat golongan pokok 01 dan 02; - pembibitan pohon, termasuk pembibitan pohon hutan, lihat subgolongan 0130, 0210; - pemeliharaan lahan agar tetap dalam kondisi lingkungan yang baik untuk penggunaan pertanian, lihat subgolongan 0161; - restorasi ekosistem laut, lihat subgolongan 0330; - kegiatan konstruksi untuk keperluan lanskap, lihat kategori F; - kegiatan desain dan arsitektur lanskap, lihat subgolongan 7110; - pengoperasian taman nasional, cagar alam, dll., termasuk konservasi dan pemeliharaan, lihat golongan 914.
Source: the BPS 2020↔2025 conversion table, mechanically extracted and acceptance-gate verified. It shows which 2020 codes map to this 2025 code — provenance only, not a licensing claim: the regulatory regime of these predecessor codes has not been adjudicated as transferring.
These codes identify the PP 28/2025 regulatory rows used as licensing sources for this page. They are not the official BPS 2020 → 2025 crosswalk and do not establish predecessor ancestry.
Sources & Verification
Each data layer below traces to a government source with its KBLI vintage — or is declared as a gap. Nothing in these layers is silently filled in.
Title and scope as defined by the KBLI-2025 classification.
locator: OSS_RBA_2025_id_version_fff4053d
Risk category and licensing rows are KBLI-2025-native from the OSS Risk-Based Approach catalog.
locator: OSS_RBA_resiko_2025
The current whole-code foreign-ownership verdict has an adjudicated official basis and source vintage in the canonical record.
locator: Perpres 10/2021 Pasal 3(1)(d) + 3(2) (as amended by Perpres 49/2021): the residual category — «Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c» — «dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal». Derived from the instrument by ABSENCE, not from a row that names this code: over the BPS 2020→2025 crosswalk the code is on no Lampiran I (prioritas), Lampiran II (dialokasikan/kemitraan Koperasi-UMKM) or Lampiran III (persyaratan tertentu, foreign-ownership caps included) row — tested against Lampiran III BOTH by code through the crosswalk AND by activity title, because BPS re-scopes numbers between vintages while a cap attaches to the ACTIVITY the annex names — no body article names it (Pasal 2(2) closed list, Pasal 6(3a) alcohol trade) and no Pasal 11(2) sector-law referral reaches its SECTOR — the article's unit is «Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan», so the whole of KBLI divisions 64, 65 and 66 is withheld from this lane, not merely the six codes the carve-out artifact enumerates. No instrument maps the 5-digit code; the residual article IS the locator. Open to all Penanam Modal, max foreign 100%. Scope: this is the Perpres investment axis only — sector statutes OUTSIDE the Perpres were not swept per code, and where that gap is load-bearing (divisions 09, 35, 49-53, 61: migas, ketenagalistrikan, pelayaran, penerbangan, pos, telekomunikasi) the codes are withheld from this lane rather than published under it. Four Pasal 2(2) items close an ACTIVITY and name no code (narkotika golongan I; perjudian/kasino; CITES species and koral; industri senjata kimia and bahan perusak lapisan ozon): they are tested here by the state's OWN per-code markers — the licensing requirement for a «Surat Pernyataan tidak memproduksi senjata kimia … Bahan Perusak Ozon/BPO», plus the hand-held exclusions for the alcohol, tobacco, explosives and CITES chains — and none of them reaches a code in this lot. This basis does not clear a closed ACTIVITY carried on under an open code. The OSS licensing gate (risk tier, scale, zoning, and for a PMA the Pasal 7(1) >Rp10bn Usaha Besar test) is a separate question this basis does not answer.
Not among the 18 business fields Bali closed to new PMA licensing since the third week of May 2026; the low/medium-low risk tier named in the Governor's January 2026 request letter does not by itself close this code — verify the applicable tier and zoning on OSS · confidence MEDIUM.
Dataset last updated 2026-09-25 · KBLI 2020 and KBLI 2025 reuse code numbers for different activities — cross-vintage rows are labeled, never merged silently.
Can foreigners operate a landscaping services business in Indonesia?
What license is required for KBLI 81300?
What is KBLI 81300?
How did KBLI 81300 change from KBLI 2020 to 2025?
Related Codes
Office Administration & Support
Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor
Other Building Cleaning Services
Aktivitas Kebersihan Lainnya
Call Centre
Aktivitas Pusat Panggilan (call Center)
General Building Cleaning
Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Convention & Exhibition Organiser
Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Bisnis
Combined Facilities Support Services
Aktivitas Penyediaan Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
Ready to register this business?
Bali Zero handles company setup, KBLI registration, NIB, and licensing for KBLI 81300.
PT PMA Setup
IDR 20.000.000
Company registration, KBLI, NIB, domicile
Virtual Office
IDR 5.000.000
Legal address for your company in Bali